Pengertian Ekonomi Makro dan Permasalahanya

Pengertian Ekonomi Makro dan Permasalahannya

Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ekonomi mikro. Dan sekarang saya ingin membahas sedikit mengenai ekonomi makro.

Pengertian

Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. (Sumber: Wikipedia)
Ekonomi makro bertujuan untuk menganalisa peristiwa ekonomi dan memperbaiki kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Permasalahan Ekonomi Makro

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi pada ekonomi makro
a. Lambannya pertumbuhan ekonomi.
Jumlah lulusan sekolah/sarjana yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Para fresh graduate tersebut hanya terpaku mencari pekerjaan kantoran yang bisa memberikan kenyamanan baik secara finansial maupun status sosial dibandingkan menjadi pengusaha. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat.
b. Tingginya pengangguran dan kemiskinan.
Terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang meningkat, persaingan kerja yang sengit serta tuntutan untuk bisa bertahan hidup menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menjadi pekerja di sektor informal seperti buruh, kuli, pembantu dsb. Tentu saja hal tersebut menjadi pemicu kemiskinan, karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu infrastruktur dan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya.
c. Inflasi dan defisit APBN.
Kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Tingginya laju inflasi mengakibatkan BI melakukan pengetatan di bidang moneter. Namun, pengetatan moneter ini tidak dapat dilakukan secara drastis karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.
d. Tingginya utang luar negeri
Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar AS menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai. Sehingga pada saat terjadi krisis dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam.

Bentuk Kebijakan Ekonomi Makro

Adapun bentuk-bentuk kebijakan dalam ekonomi makro meliputi:
1.Kebijakan fiskal:
Merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
2.Kebijakan moneter:
Adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan perilaku bank sentral dalam penawaran dan pengaturan uang yang beredar yang bertujuan untuk mempengaruhi agregat.
3.Kebijakan segi penawaran
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan, dimana perusahaan dapat menawarkan produknya dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.
Demikianlah sedikit penjelasan tentang ekonomi makro dan beberapa permasalahannya. Semoga bermanfaat.www.poltek.ac.id

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai TUGAS POKOK Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   FUNGSI Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi : Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang diteta...
Baca selengkapnya

Sistem Perpajakan di Indonesia

sistem perpajakan di indonesia saat ini S istem perpajakan di indonesia adalah  Self Asessment System , yang diamana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkanya  atau melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak  .sebelum kita memahami lebih jauh dari sisiem pemungutan pajak di indonesia alangkah baiknya kita lebih bagus dahulu sistem perpajakan dari semua yang ada adalah sebagai berikut ; 1.official assesment system ini artinya adalah yang dimana disini pemerintah/fiskus  diberi kewenangan lebih/penuh kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dikenakan dan yang akan di setor oleh wajib pajak ke pada negara 2.withhoding tax ini artinya adalah dimana disini dinyatakan bahwa pemberian wewenang kepada piha ketiga untuk menentukan/memotong  besarnya pajak yang di berikan oleh wajib pajak ke pada fiskus 3.self assesment system  disini artinya adalah dimana wajib pajak yang m...
Baca selengkapnya

Peluang Kerja Lulusan STAN

Penempatan kerja lulusan STAN secara umum lulusan STAN akan ditempatkan untuk kerja di instansi atau badan berikut: Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu RI Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu RI Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Badan Kebijaksanaan Fiskal (BKF) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Pusat Pe...
Baca selengkapnya